TARAKAN, Maqnaia – Komisi II DPRD Kota Tarakan menjadwalkan layanan jemput bola ke wilayah pesisir pada Desember 2026 mendatang. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat penerbitan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan tradisional yang selama ini terkendala rumitnya birokrasi.
Kepastian tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, usai memimpin rapat gabungan bersama Komisi III di Gedung DPRD Tarakan, Selasa (17/11/2026).
Rapat lintas sektor ini turut melibatkan UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltara, Dinas Perikanan Tarakan, KSOP, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, pihak kecamatan, Ketua KNTI Tarakan Rustam, serta perwakilan nelayan Tanjung Batu dan Tanjung Pasir Mamburungan.
Simon menjelaskan, rapat tersebut melahirkan empat poin rekomendasi utama untuk memangkas rantai pengurusan berkas yang sebelumnya melibatkan enam instansi berbeda.
• Layanan Terpadu di Pesisir: Instansi terkait—mulai dari PTSP, KSOP, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, hingga Dinas Perikanan Kota dan Provinsi—sepakat turun langsung melayani warga di wilayah Tarakan Timur, khususnya Tanjung Pasir, agar administrasi selesai dalam hitungan hari.
• Desentralisasi Kewenangan: DPRD mendorong agar penerbitan rekomendasi yang semula ditangani Dinas Perikanan Provinsi dapat dialihkan ke tingkat kelurahan.
• Pengurusan Kapal Kecil: Izin untuk kapal berukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT 5 ke bawah) direkomendasikan agar ditarik dari kewenangan KSOP ke Pemerintah Kota Tarakan.
• Sinkronisasi Regulasi: DPRD akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk meninjau ulang aturan SK BPH Migas yang dinilai tumpang tindih dengan fungsi Kartu Kusuka terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut Simon, pemegang Kartu Kusuka seharusnya sudah otomatis berhak mengakses BBM subsidi tanpa harus terbebani syarat rekomendasi berlapis dari tingkat provinsi.
“Harapan kita, semua keputusan hari ini bisa mempermudah nelayan kita di Kota Tarakan untuk mendapatkan kelancaran BBM, sehingga mereka bisa bekerja dengan cepat dan nyaman,” ujar Simon.
Ia optimistis, agenda turun lapangan pada Desember nanti akan mengakhiri keluhan nelayan terkait akses BBM subsidi yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun terakhir. (dy)

