TARAKAN, Maqnaia – Komisi II DPRD Kota Tarakan menggelar rapat kerja bersama mitra kerja dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan guna membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2027. Dalam rapat tersebut, terungkap adanya penambahan anggaran untuk Dinas Kesehatan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menjelaskan bahwa anggaran Dinas Kesehatan mengalami penambahan sekitar Rp2 miliar. Dengan penambahan tersebut, total anggaran Dinkes kini menjadi Rp58.497.557.468.

“Iya, kalau Dinas Kesehatan ada penambahan sekitar Rp2 miliar dari sekarang menjadi Rp58.497.557.468, itu dana dari pusat,” ujar Simon Patino usai rapat, Rabu (18/11/2026).

Simon merinci, alokasi tambahan dana tersebut di antaranya difokuskan untuk kebutuhan laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) serta pelayanan keluarga berencana (KB), termasuk fasilitas penunjang seperti medical check-up.

Selain anggaran Dinkes, Komisi II DPRD Tarakan juga memberikan perhatian khusus pada alokasi dan penanganan BPJS Kesehatan. Simon menyebutkan, anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dialokasikan sebesar Rp12,25 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp11,95 miliar diperuntukkan bagi PBI, sementara Rp300 juta disiapkan sebagai dana bantuan kesehatan untuk rujukan warga tidak mampu.

Sementara itu, terkait Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Simon menyatakan tidak ada pengajuan penambahan anggaran khusus dari rumah sakit tersebut. Kendati demikian, pihak DPRD tetap memberikan sejumlah catatan penting, khususnya dalam hal peningkatan mutu pelayanan.

“Kita minta pelayanannya ditingkatkan, lebih baik daripada rumah sakit-rumah sakit yang lain, biar pasien-pasien lebih tertarik ke sana,” tegas Simon.

Menurutnya, peningkatan jumlah pasien yang berobat ke RSKT nantinya akan turut mendongkrak pendapatan BLUD. Dengan demikian, fasilitas di rumah sakit dapat terus ditingkatkan secara mandiri tanpa harus membebani APBD.

Sejauh ini, pihak DPRD menilai pelayanan kesehatan di RSKT maupun program Dinkes berjalan cukup baik dan belum ada laporan atau keluhan berarti dari masyarakat. (dy) ***

error: Content is protected !!