TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar Rapat Paripurna ke-XV Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 pada Senin, 16 November 2026. Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Suryadi Sangkala menyampaikan laporan resmi hasil pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Alam Tarakan.
Berdasarkan laporan yang dibacakan oleh Ketua Pansus Suryadi Sangkala, seluruh fraksi di DPRD Kota Tarakan yang meliputi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PKB, Partai Golkar, dan Fraksi Harapan, akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Penyertaan Modal tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Meski memberikan persetujuan, Pansus dan sejumlah fraksi menyampaikan berbagai catatan krusial agar penambahan modal ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Pansus Suryadi Sangkala mengungkapkan bahwa penyertaan modal dari pemerintah daerah tidak hanya berbentuk uang tunai, melainkan juga berupa aset barang milik daerah.
“Sebagian besar penyertaan modal tersebut berupa aset, di antaranya jaringan perpipaan dan flowmeter atau alat pengukur aliran air, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program sambungan PDAM gratis bagi masyarakat Kota Tarakan,” ujar Ketua Pansus Suryadi Sangkala dalam laporannya di hadapan peserta rapat paripurna.
Selain bentuk aset, pembahasan ini juga menyoroti kondisi permodalan perusahaan yang memerlukan perhatian serius dari segi hukum dan administrasi.
Ketua Pansus Suryadi Sangkala menegaskan adanya temuan penting dari fraksi di dewan terkait struktur modal disetor yang melampaui ketentuan awal.
“Jumlah modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan telah melebihi besaran modal dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pendirian Perumda tersebut,” tegas Ketua Pansus Suryadi Sangkala.
Oleh karena itu, dewan mendesak Pemerintah Kota Tarakan agar segera melakukan perubahan Perda pendirian BUMD tersebut guna memberikan kepastian hukum.
Di samping itu, Ketua Pansus Suryadi Sangkala juga mengingatkan pentingnya orientasi utama dari kebijakan investasi ini terhadap peningkatan mutu pelayanan dasar air bersih bagi warga Bumi Paguntaka.
“Tujuan utama penyertaan modal bukan semata-mata untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan air bersih,” pungkas Ketua Pansus Suryadi Sangkala.
Dengan disetujuinya Raperda ini, DPRD Kota Tarakan berharap manajemen Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dapat mengelola dana dan aset penyertaan modal secara profesional, transparan, serta akuntabel demi menjawab tantangan ketersediaan air bersih dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (dy) ***

