TARAKAN, Maqnaia – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan resmi mengantongi payung hukum baru untuk memperkuat kemandirian dan stabilitas pangan wilayah menyusul disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Pangan Daerah. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan pada Senin (16/11/2026) malam.
Regulasi ini lahir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Kebijakan ini dirancang secara menyeluruh guna memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi merata bagi seluruh warga.
Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah yang tidak bisa ditawar.
“Diperlukan kebijakan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, serta merata bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan,” ungkap Khairul.
Dalam implementasinya nanti, penyelenggaraan ketahanan pangan akan difokuskan pada penguatan produksi berbasis sumber daya lokal, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, hingga stabilisasi pasokan dan harga di pasar.
Selain itu, pemerintah juga akan menggencarkan penganekaragaman konsumsi pangan serta perbaikan gizi masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
“Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan daerah, mengantisipasi kerawanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta mewujudkan masyarakat Kota Tarakan yang sehat, aktif, dan produktif,” tutur Khairul. (dy) ***

