TARAKAN, Maqnaia — Panitia Khusus (Pansus) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) DPRD Kota Tarakan telah merampungkan pembahasan draf rancangan peraturan daerah (raperda). Beleid ini ditargetkan dapat disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah (perda) pada Desember mendatang.
Ketua Pansus P4GN DPRD Tarakan, Harjo Solaika, mengatakan bahwa pihaknya telah merampungkan seluruh draf dan mendengarkan berbagai masukan dari lintas stakeholder.
Sejumlah pihak yang telah dilibatkan dalam tahap pembahasan meliputi kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, KSOP, bea cukai, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Alhamdulillah, tadi sudah selesai semua. Semua draf juga sudah kita bahas bersama dan kita sudah banyak mendengarkan masukan dari semua stakeholder yang diundang,” ujar Harjo, Selasa (17/11/2026).
Setelah tahap pembahasan di tingkat pansus rampung, Harjo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan memasuki tahap harmonisasi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur melalui sistem e-Harmon.
Berdasarkan jadwal Kanwil Kemenkumham, batas akhir harmonisasi ditetapkan paling lambat tanggal 20 bulan ini.
Tahapan berikutnya kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dijadwalkan paling lambat pada tanggal 30 bulan ini.
Jika seluruh proses di kedua lembaga tersebut berjalan lancar tanpa hambatan agenda lain, pansus memproyeksikan penetapan perda dapat diselesaikan pada Desember 2026.
Terkait substansi dalam raperda tersebut, Harjo memastikan tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari naskah akademik yang disusun oleh tim ahli. Penyesuaian yang dilakukan lebih berfokus pada perbaikan redaksional penulisan draf pasal, penyempurnaan bab pendanaan agar lebih spesifik, serta penghapusan beberapa pasal yang substansinya sudah terwakili oleh pasal lain.
Selain itu, raperda P4GN ini juga memuat ketentuan komprehensif mulai dari upaya pencegahan, deteksi dini (seperti tes urine), pembinaan, hingga program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika yang difasilitasi hingga 12 kali pertemuan secara gratis.
Aturan tersebut juga mengatur kewajiban bagi badan usaha swasta untuk mensyaratkan tes bebas narkoba bagi para pekerjanya.
“Harapannya perda ini bisa masuk ke semua lini, mulai dari pelajar, mahasiswa, BUMN, BUMD, hingga badan usaha swasta yang berada di wilayah Kota Tarakan,” pungkasnya. (dy) ***

