TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan untuk dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis inisiatif legislatif, Jumat (14/11/2026). Kedua regulasi tersebut mencakup Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Raperda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Penyampaian nota penjelasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dibacakan langsung oleh Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa. Ia menjelaskan bahwa pembentukan regulasi ini berlandaskan pada hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 serta bertujuan merespons kesenjangan akses kerja bagi masyarakat lokal di tengah laju investasi daerah.
“Pembangunan ekonomi dan investasi di daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Adyansa di hadapan peserta rapat paripurna.
Adyansa menegaskan bahwa regulasi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi investasi maupun menutup peluang bagi pekerja dari luar daerah, melainkan menjembatani keseimbangan antara kebutuhan industri dan hak tenaga kerja lokal secara adil.
Selain perluasan kesempatan kerja, raperda ini turut mengatur peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi, serta perlindungan jaminan sosial, K3, hak pekerja perempuan, dan penyandang disabilitas.
Pada sesi yang sama, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, menyampaikan nota penjelasan terkait Raperda P4GN dan Prekursor Narkotika.
Regulasi ini disusun berdasarkan landasan filosofis, yuridis, serta kondisi sosiologis Kota Tarakan sebagai wilayah kepulauan strategis dengan tingkat kerawanan peredaran narkotika yang tinggi, terutama bagi generasi muda.
“Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bagian dari upaya dalam rangka untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta masa depan generasi bangsa,” ujar Harjo Solaika.
Harjo memaparkan bahwa Raperda P4GN memiliki lima tujuan utama, yakni memberikan kepastian landasan hukum bagi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas instansi, mengoptimalkan deteksi dini serta rehabilitasi, dan mewujudkan lingkungan kota yang sehat. Substansi ini juga diselaraskan dengan visi Kota Tarakan 2025–2029 menuju kota cerdas (smart city).
Melalui pembahasan kedua raperda ini, DPRD Kota Tarakan berharap dapat menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memperkuat sistem perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
Setelah penyampaian nota penjelasan ini, mekanisme legislasi selanjutnya akan memasuki tahap penyampaian pendapat dari pihak Pemerintah Kota Tarakan selaku eksekutif pada rapat paripurna berikutnya.

