TARAKAN, Maqnaia – Pemerintah Kota Tarakan secara resmi menyambut positif dan mendukung gagasan regulasi usul inisiatif DPRD Tarakan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan semangat konstitusional Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.
Dalam pandangannya, Walikota menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi ke Kota Tarakan wajib memberikan manfaat langsung dan luas bagi masyarakat setempat.
“Pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di Kota Tarakan harus memberikan dampak berganda atau multiplier effect yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD Tarakan.
Momentum penyusunan regulasi ini dinilai sangat tepat menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh DPR RI pada Oktober 2026.
Regulasi nasional baru yang memuat 23 bab dan 313 pasal tersebut menjadi acuan penting untuk menjawab tantangan masa depan pekerjaan (future of work), otomatisasi digital, hingga integrasi rantai pasok global.
Selain mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal secara proporsional, pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, serta pemenuhan hak pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. Pemerintah memastikan bahwa regulasi ini dirancang objektif tanpa berniat menghambat investasi.
“Pemerintah juga menggarisbawahi penegasan dewan perwakilan rakyat daerah bahwa rancangan peraturan daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat iklim investasi maupun bersifat diskriminatif, melainkan menciptakan keseimbangan antara pelindungan tenaga kerja lokal dan kebutuhan kualifikasi dunia usaha,” jelasnya. (dy) ***

