TARAKAN, Maqnaia — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyoroti alokasi anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota Tarakan yang dinilai masih sangat minim. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja pembahasan anggaran murni antara Komisi I DPRD Tarakan bersama mitra kerja dari Setda Kota Tarakan, Rabu (18/11).
Anggota Komisi I DPRD Tarakan, Rahmat Suparman, mengungkapkan bahwa sorotan khusus diberikan kepada Bagian Hukum mengingat saat ini terdapat banyak produk Peraturan Daerah (Perda) inisiatif maupun usulan pemerintah yang tengah diperjuangkan untuk disahkan.
“Dengan anggaran yang tadi dijelaskan, memang sangat minim. Jadi kita perlu perhatian di situ dan saya rasa perlu ada penambahan,” ujar Rahmat saat ditemui usai memimpin rapat.
Menurutnya, proses pembentukan Perda membutuhkan tahapan harmonisasi yang memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Terlebih lagi, terdapat sejumlah draf Perda inisiatif yang masih berjalan, di samping produk hukum dari pihak pemerintah sendiri.
Sementara itu, untuk mitra kerja lainnya di lingkup Sekretariat Daerah seperti Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi, Rahmat menilai alokasi anggaran yang ada relatif sama dengan tahun sebelumnya dan dinilai sudah cukup memadai tanpa mengurangi fungsi pelayanan pemerintahan.
Meski secara umum alokasi anggaran mengalami sedikit penurunan dan tidak terlalu berdampak signifikan terhadap fungsi pemerintahan, Komisi I DPRD Tarakan tetap menekankan pentingnya penyesuaian anggaran, terutama untuk mendukung kelancaran penyusunan produk hukum daerah ke depannya. (dy)***

