TARAKAN, Maqnaia – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Tarakan menyambut positif inisiatif DPRD Tarakan yang menetapkan kuota 65 persen bagi pekerja lokal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan aspirasi generasi muda di tengah meningkatnya arus masuk investasi dan perusahaan baru ke Kota Tarakan.

Ketua Bidang 8 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Infokom, Imran, menilai kewajiban pemenuhan 60 persen tenaga kerja operasional dan 5 persen tenaga ahli lokal menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran serta melindungi lulusan baru (fresh graduate).

“Dengan adanya batasan 60 persen wajib dipenuhi perusahaan, saya rasa ini bisa mengakomodir dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Tarakan, terutama menjaga para fresh graduate yang sedang mencari kerja,” kata Imran, Selasa (17/11/2026).

Imran secara khusus mengapresiasi adanya alokasi 5 persen untuk posisi tenaga ahli bagi warga lokal. Menurutnya, ketentuan tersebut membuka peluang bagi sumber daya manusia (SDM) asal Tarakan untuk menempati posisi strategis di perusahaan, tidak terbatas pada pekerjaan lapangan semata.

“Apalagi 5 persen buat tenaga ahli, jadi kita tidak cuma istilahnya jadi penonton di tanah sendiri. Kita juga bisa masuk tidak hanya di sektor operasional saja, tetapi bisa sampai ke tingkat manajerial,” ujarnya.

Di sisi lain, Imran mengungkapkan bahwa keresahan utama angkatan kerja muda di Tarakan selama ini dipicu oleh ketatnya persaingan dengan pekerja dari luar daerah hingga tenaga kerja asing (TKA), baik bagi lulusan tingkat menengah atas maupun perguruan tinggi.

Selain perlindungan kuota dan hak pekerja perempuan di lingkungan kerja, ia menilai program peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi menjadi poin krusial dalam Raperda tersebut.

“Kita tidak cuma dikasih batasan 60 persen, tetapi juga ada usaha untuk mengedukasi pekerja-pekerja kita lewat sertifikasi. Jadi kita tidak hanya mendapat privilege dari kuota, tetapi juga dari sertifikasi yang dijalankan lewat Perda tadi,” jelas Imran.

Meski demikian, HIPMI Tarakan mengingatkan bahwa keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan setelah disahkan menjadi Peraturan Daerah.

“Yang paling penting sebetulnya selain aturannya itu sendiri adalah soal bagaimana pengawasan dan pelaksanaan aturannya,” tutupnya. (dy)***

error: Content is protected !!