TARAKAN, Maqnaia – Keterbatasan anggaran pembangunan di Kalimantan Utara (Kaltara) menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan program prioritas. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, penggunaan APBD provinsi perlu diarahkan pada kegiatan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi agar pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih dengan program kabupaten/kota.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan penyesuaian terhadap usulan pembangunan masyarakat menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran. Hal itu disampaikannya saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Syamsuddin, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat secara bersamaan. Karena itu, program yang didanai melalui APBD provinsi harus terlebih dahulu mempertimbangkan pembagian kewenangan pemerintahan.

“Karena anggarannya terbatas, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujar Syamsuddin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Tarakan tersebut menjelaskan, pembagian kewenangan menjadi salah satu dasar dalam menentukan program pembangunan yang dapat diperjuangkan melalui anggaran provinsi. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu memahami mekanisme tersebut ketika menyampaikan aspirasi. Sebab, sejumlah kebutuhan pembangunan di Kota Tarakan merupakan tanggung jawab pemerintah kota sehingga tidak seluruhnya dapat diakomodasi melalui APBD Provinsi Kaltara.

“Setiap usulan masyarakat tentu perlu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Karena itu, penting bagi kita memahami program mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,” jelasnya.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Syamsuddin memastikan DPRD tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Reses, kata dia, menjadi salah satu sarana penting untuk menghimpun aspirasi sekaligus menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

“Aspirasi masyarakat tetap kami tampung dan perjuangkan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan program, kemampuan anggaran, serta kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” tegasnya.

Syamsuddin berharap, pemahaman mengenai pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota semakin baik sehingga usulan pembangunan dapat disampaikan kepada instansi yang tepat dan ditindaklanjuti sesuai tanggung jawab masing-masing. (rsy/ez)

error: Content is protected !!