TANJUNG SELOR, Maqnaia – Persoalan banjir yang terus berulang dan belum optimalnya infrastruktur penghubung antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Bulungan. Kondisi tersebut kembali mencuat dalam agenda Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, bersama masyarakat Kelurahan Tanjung Selor Hulu.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Mulai dari penanganan banjir yang kerap menggenangi badan jalan, normalisasi atau pengerukan sungai, pembangunan dinding penahan tanah (sheet pile), hingga peningkatan kualitas jalan dan pembangunan jembatan.
Aspirasi itu menjadi gambaran persoalan infrastruktur yang masih dirasakan masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Terlebih, genangan air dan banjir yang terjadi secara berulang dinilai dapat mengganggu mobilitas warga serta membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh.
Achmad Djufrie mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, berbagai masukan yang diterima tidak sekadar dicatat, tetapi akan menjadi bahan perjuangan melalui fungsi dan kewenangan DPRD.
“Saya menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi sungai, serta pembangunan jembatan,” ujarnya.
Salah satu usulan yang turut mencuat adalah pembangunan jembatan penghubung kawasan Kampung Arab dengan Buluh Perindu. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memangkas hambatan akses antarkawasan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas.
Menurut Achmad Djufrie, kebutuhan infrastruktur dasar tidak bisa dipandang sebatas pembangunan fisik. Keberadaannya memiliki keterkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas, konektivitas wilayah, hingga peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Infrastruktur yang baik bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dia memastikan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang didorong adalah memperjuangkan usulan masyarakat agar dapat terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Setiap masukan dari masyarakat akan kami kawal secara maksimal bersama pemerintah daerah, termasuk mendorong agar dapat masuk dalam agenda Musrenbang berikutnya,” pungkasnya. (rsy/ez)

