TANJUNG SELOR, Maqnaia – Kebutuhan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi persoalan yang paling banyak disuarakan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara).
Anggota DPRD Kaltara, Dino Andrian, mengatakan masa reses menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan. Aspirasi yang disampaikan warga pun mencakup berbagai sektor, tidak terbatas pada bidang tertentu.
“Aspirasi masyarakat itu kan tidak dibatasi di situ. Pada saat reses, anggota dewan menyerap seluruh aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dino menjelaskan, persoalan yang disampaikan warga cukup beragam. Selain menyangkut peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, masyarakat juga banyak mengusulkan perbaikan fasilitas umum, pembangunan jalan lingkungan, hingga bantuan untuk menunjang aktivitas kelompok masyarakat.
“Ada juga warga yang meminta perbaikan jalan lingkungan, bantuan pendidikan, hingga dukungan terhadap kebutuhan kelompok masyarakat,” katanya.
Menurutnya, setiap masukan yang diterima selama reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD. Aspirasi tersebut menjadi gambaran mengenai kebutuhan riil masyarakat yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dino menegaskan, berbagai usulan yang dihimpun tidak berhenti pada tahap penyerapan. DPRD akan meneruskan aspirasi tersebut kepada perangkat daerah terkait agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah.
Meski persoalan yang disampaikan masyarakat cukup luas, Dino menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih menjadi tiga kebutuhan yang paling menonjol. Ketiganya berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar sekaligus menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Kalau ditanya aspirasi yang hari ini banyak muncul, jauh-jauh dari standar kebutuhan masyarakat kita. Biasanya tiga kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” pungkasnya.
Dia berharap, hasil reses dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada program pemerintah, tetapi juga menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan warga. (rsy/ez)

