TANJUNG SELOR, Maqnaia – Keterbatasan anggaran jaminan kesehatan masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian serius DPRD. Pada 2027, kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) melalui APBD diperkirakan hanya Rp6,14 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan mencakup sekitar 12.000 hingga 13.000 peserta.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas pemerintahan agar masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan tidak kehilangan akses terhadap layanan JKN.
Persoalan itu disampaikan Supaad saat menggelar reses di Hotel Lembasung, Jumat (14/11).
Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan dihadirkan sebagai narasumber untuk memberikan edukasi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional. Sejumlah pengemudi ojek online, ketua RT, serta perwakilan masyarakat turut mengikuti kegiatan tersebut.
Supaad menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan peserta PBI JKN yang ditanggung pemerintah daerah. Berdasarkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), alokasi untuk program tersebut pada 2027 masih berada di angka Rp6,14 miliar.
“Harapan saya, pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun, setelah kita bahas dalam KUA-PPAS, kemampuan pemerintah provinsi saat ini hanya Rp6,14 miliar,” ungkap Supaad.
Menurutnya, persoalan pembiayaan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota perlu mengambil peran sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya, mengingat pembiayaan kepesertaan JKN juga berasal dari pemerintah pusat serta peserta mandiri.
“Skema jaminan kesehatan ini ada peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah pusat, ada peserta mandiri yang membayar sendiri, serta peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD,” jelasnya.
Supaad mencontohkan kondisi Kota Tarakan pada 2026. Dari sekitar 9.000 peserta yang sebelumnya dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan disebut telah mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta. Sementara sekitar 3.000 peserta lainnya masih membutuhkan kepastian status kepesertaan dan validasi data.
“Yang 3.000 ini juga perlu divalidasi. Jangan sampai ternyata mereka sudah mandiri atau memiliki status lain. Jadi, pendataan ini yang paling penting. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus berjalan,” tegasnya.
Selain pembagian tanggung jawab anggaran, Supaad menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan.
Menurutnya, pemutakhiran data berdasarkan kondisi sosial ekonomi, termasuk pengelompokan desil, perlu dilakukan secara cermat agar bantuan iuran tepat sasaran.
Validasi tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan. Sebaliknya, ketidaksesuaian data berpotensi menimbulkan pembiayaan ganda maupun menyebabkan penerima yang memenuhi kriteria justru tidak terakomodasi.
Karena itu, Supaad mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara dan dinas kesehatan kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Sinkronisasi data dan kejelasan pembagian pembiayaan dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan program PBI JKN. Dia menegaskan, persoalan jaminan kesehatan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan anggaran, tetapi juga menyangkut hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan hanya karena persoalan administrasi, ketidaksesuaian data, maupun belum jelasnya pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya. (rsy/ez)

