TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan menegaskan bahwa kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal tidak bertujuan untuk membatasi dunia usaha. Kebijakan ini justru diarahkan untuk merumuskan titik temu yang adil antara penyerapan tenaga kerja lokal dan kebutuhan operasional investor.

Pemerintah memandang bahwa setiap modal yang masuk harus memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi warga di daerah.

“Pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi di Kota Tarakan harus memberikan dampak berganda atau multiplier effect yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD Tarakan.

Lebih lanjut, pemerintah memastikan regulasi ini disusun secara objektif dan proporsional.

“Pemerintah juga menggarisbawahi penegasan dewan perwakilan rakyat daerah bahwa rancangan peraturan daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat iklim investasi maupun bersifat diskriminatif, melainkan menciptakan keseimbangan antara pelindungan tenaga kerja lokal dan kebutuhan kualifikasi dunia usaha,” jelasnya.

Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata bagi masyarakat di Bumi Paguntaka. (dy) ***

error: Content is protected !!