TARAKAN, Maqnaia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperkirakan memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp2,2 triliun pada 2027. Dengan proyeksi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan proyeksi APBD 2027 tersebut relatif tidak berbeda jauh dibandingkan kondisi anggaran 2026. Akibatnya, pemerintah daerah perlu mengatur alokasi belanja secara hati-hati agar berbagai kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodasi. Hal itu disampaikan Supa’ad saat menggelar reses masa persidangan I Tahun 2026 di CC Cafe, Tarakan Utara, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), proyeksi anggaran Kaltara pada 2027 berada di kisaran Rp2,2 triliun. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus berkembang.
Sementara itu, kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh usulan masyarakat secara bersamaan. Supa’ad memaparkan, sekitar 20 persen anggaran dialokasikan untuk sektor pendidikan, 30 persen untuk pembangunan, serta 30 persen untuk kebutuhan operasional aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah. Dengan komposisi tersebut, sebagian besar anggaran telah memiliki peruntukan masing-masing.
Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan. “Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus benar-benar menentukan program mana yang menjadi prioritas. Sementara kebutuhan masyarakat terus berkembang dan harus tetap diperhatikan,” jelasnya.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran bukan berarti aspirasi masyarakat tidak dapat diperjuangkan. Sejumlah kebutuhan seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, fasilitas rumah ibadah, serta infrastruktur lainnya tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.
Namun, menurutnya, tidak semua usulan dapat ditangani melalui anggaran pemerintah provinsi. Setiap program harus terlebih dahulu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini penting agar usulan pembangunan dapat diarahkan kepada instansi yang tepat dan masuk dalam perencanaan sesuai ketentuan.
Supa’ad juga berharap masyarakat memahami kondisi keuangan daerah sehingga dapat mengetahui bahwa pelaksanaan pembangunan membutuhkan proses perencanaan dan penentuan skala prioritas. Melalui kegiatan reses tersebut, ia ingin masyarakat mendapatkan gambaran mengenai kemampuan anggaran pemerintah sekaligus memahami mekanisme penyampaian aspirasi pembangunan.
Menurutnya, komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar program yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. (dd)

