TARAKAN, Maqnaia – Kewajiban perusahaan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara tepat waktu menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan perlindungan pekerja. Namun, masih adanya perusahaan yang menunggak pembayaran iuran hingga berbulan-bulan berpotensi menghambat pemenuhan hak peserta ketika membutuhkan manfaat jaminan sosial.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, pada masa persidangan I Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di CC Cafe, Tarakan Utara, Senin (16/11/2026), itu menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Muhammad Fathur Rohman, mengungkapkan masih ditemukan perusahaan yang mengalami keterlambatan pembayaran iuran. Bahkan, tunggakan tersebut ada yang berlangsung selama enam hingga tujuh bulan.
Menurut Fathur, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran berkaitan dengan keberlangsungan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Terlebih, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dibutuhkan ketika peserta menghadapi berbagai risiko, mulai dari kecelakaan kerja, meninggal dunia hingga memasuki masa pensiun.
Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran iuran dapat berdampak terhadap proses pengajuan dan realisasi manfaat. Sebab, terdapat ketentuan administrasi kepesertaan yang harus dipenuhi sebelum manfaat dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Misalnya ada pekerja yang meninggal dunia pada bulan Agustus, sementara iurannya belum dibayarkan. Maka proses klaimnya bisa tertunda sampai kewajiban iuran tersebut diselesaikan,” ungkap Fathur. Karena itu, ia mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan kewajiban pembayaran iuran.
Kepatuhan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Sementara itu, Supa’ad Hadianto menilai persoalan tersebut perlu diketahui masyarakat agar pekerja semakin memahami hak-haknya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui kegiatan reses tersebut, ia mendorong peningkatan pemahaman mengenai berbagai persoalan perlindungan tenaga kerja, termasuk kewajiban perusahaan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan pekerja membutuhkan perhatian bersama.
Pemerintah, perusahaan dan masyarakat memiliki peran masing-masing untuk memastikan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hak pekerja tetap terlindungi ketika menghadapi risiko dalam hubungan kerja. (dd)

