TARAKAN, Maqnaia — Polemik kerusakan infrastruktur yang tak kunjung tuntas di ruas Jalan Gajah Mada mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Tarakan. Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Murni Tahun 2027 bersama mitra Dinas Pekerjaan Umum (PU), Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah mengambil langkah tegas dengan bersurat secara resmi kepada Gubernur Kalimantan Utara.
Langkah tersebut ditempuh agar kewenangan pengelolaan Jalan Gajah Mada dapat dikembalikan sepenuhnya kepada Pemkot Tarakan.
Selama ini, status jalan yang berada di bawah kewenangan provinsi kerap membatasi ruang gerak pemerintah kota dalam melakukan penanganan cepat, padahal masyarakat, kata Randy, menuntut tanggung jawab penuh dari pemkot.
“Namanya masyarakat kita ini kan Kota Tarakan ini mereka tidak mau tahu, Pak. Yang jelas karena jalanan berdiri di Kota Tarakan, Kota Tarakanlah, pemerintah Kota Tarakannlah yang harus bertanggung jawab,” ujar Randy saat memimpin rapat.
Ia menjelaskan, kendati pemkot berkeinginan untuk segera memperbaiki kerusakan parah yang kerap memicu keluhan hingga insiden kecelakaan tersebut, aturan dan regulasi yang ada membuat mereka terbatas.
Jika pemkot memaksakan perbaikan tanpa kewenangan, hal itu justru berisiko menjadi temuan pemeriksaan.
Oleh karena itu, melalui surat kepada gubernur, Pemkot Tarakan berharap status jalan tersebut dapat diserahkan kembali agar perbaikan bisa segera dieksekusi secara cepat dan optimal.
Berdasarkan informasi dari Dinas PU, jalan tersebut dulunya tidak pernah mengalami kerusakan separah sekarang selama berada dalam pengelolaan tingkat kota.
“Karena saya dapat informasi dari Dinas PU Kota Tarakan, selama jalan itu dipegang di Kota Tarakan tidak pernah terjadi kerusakan yang sedemikian rupa seperti sekarang ini,” tegas Randy.
Komisi III berharap koordinasi dan sinergi antara Pemkot Tarakan dan Pemprov Kaltara ke depannya bisa jauh lebih baik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan krusial yang berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan dan meredam polemik di tengah masyarakat. (dy) ***

