TARAKAN, Maqnaia — Komisi III DPRD Kota Tarakan terus mematangkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Murni Tahun 2027 melalui rapat mitra kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu instansi yang mendapat sorotan khusus adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang kini telah digabung (merger) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, terungkap adanya penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan pada dinas gabungan tersebut.
Berdasarkan data sementara, pagu anggaran Dinas Perkim dan DLH pada tahun depan diproyeksikan berada di kisaran angka Rp45 miliar.
Meski anggaran mengalami penyusutan usai penggabungan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) maupun DLH, Randy menegaskan agar kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tidak boleh berkurang.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dalam merespons cepat kebutuhan mendasar warga, termasuk penanganan korban musibah dan sektor krusial lainnya.
“Harapan kita, walaupun adanya penurunan anggaran yang signifikan, tapi pelayanan terhadap masyarakat itu tidak berkuranglah,” ujar Randy saat memimpin rapat.
Selain infrastruktur permukiman, isu krusial yang turut dibahas mendalam adalah penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Tarakan yang menjadi salah satu titik berat mitra kerja DLH. Randy mengapresiasi langkah koordinasi yang telah diinisiasi pihak dinas bersama pemerintah pusat.
“Tadi pagi saya dapat informasi dari Kepala Dinas DLH bahwa sudah ada komunikasi-komunikasi dengan kementerian untuk segera mencari alternatif pengelolaan sampah di Kota Tarakan,” pungkasnya. (dy) ***

