TARAKAN, Maqnaia – Perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase hingga fasilitas rumah ibadah menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, di Tarakan Utara, Senin (16/11/2026).
Kegiatan reses masa persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di CC Cafe tersebut dihadiri para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sejumlah perwakilan warga. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Supa’ad mengatakan, dirinya sengaja melibatkan para ketua RT dalam kegiatan tersebut karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Selain mengetahui kondisi wilayah, ketua RT juga memahami persoalan sehari-hari yang dihadapi warga.
Menurutnya, masukan dari ketua RT penting untuk mengetahui kebutuhan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan program pembangunan daerah.
“Para ketua RT ini merupakan pemangku kepentingan di lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, saya ingin mendengar langsung berbagai persoalan dan aspirasi yang ada,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan infrastruktur menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya kondisi jalan lingkungan yang membutuhkan perbaikan, pembangunan drainase untuk mendukung sistem saluran air, serta kebutuhan fasilitas rumah ibadah. Supa’ad menilai, pembangunan infrastruktur lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan dan aktivitas masyarakat.
Jalan yang memadai akan mempermudah mobilitas warga, sementara drainase yang baik diperlukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan. Selain itu, keberadaan fasilitas rumah ibadah juga menjadi kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan harus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini penting agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada instansi yang tepat dan tidak terkendala persoalan kewenangan.
Menurutnya, tidak semua kebutuhan pembangunan di lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena itu, perlu ada pemahaman bersama mengenai status dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Melalui reses tersebut, Supa’ad berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin.
Ia juga memastikan berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan perjuangan sesuai tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Kaltara. Ia berharap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, program yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. (dd)

