TARAKAN, Maqnaia – Komisi I DPRD Kota Tarakan menyoroti pemangkasan biaya operasional pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (PMK) dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027.
Anggota Komisi I DPRD Tarakan, Suryadi Sangkala, mengungkapkan bahwa meski program kerja mitra strategisnya telah melampaui target yang ditetapkan, anggaran yang tersedia justru mengalami pengurangan.
“Banyak yang dipangkas dan program-program mereka sudah melampaui target, namun anggarannya yang dikurangi,” ujar Suryadi usai memimpin rapat bersama Satpol PP dan PMK, Rabu (18/11/2026).
Suryadi menegaskan, pihak Komisi I bersama rekan-rekan di Badan Anggaran (Banggar) akan memperjuangkan agar program-program yang bersifat urgen dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan dukungan anggaran yang layak.
Berdasarkan data rapat, anggaran Satpol PP tercatat berada di kisaran angka Rp18 miliar lebih dan cenderung stagnant atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.
Kendati demikian, sejumlah program lapangan—seperti pengawasan dan pembinaan pelajar yang kerap bolos sekolah atau kedapatan merokok di kafe pada jam pelajaran—masih terkendala oleh keterbatasan alokasi dana. Padahal, program preventif tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kenakalan remaja di Kota Tarakan.
Selain penertiban umum, DPRD Tarakan juga memberikan perhatian khusus pada sektor pemadam kebakaran yang menyangkut urusan keselamatan jiwa masyarakat.
Suryadi menekankan bahwa penanganan kebakaran merupakan urusan wajib yang bersifat mendesak, sehingga pemerintah daerah perlu memikirkan kecukupan anggarannya.
“Kalau hal itu tidak disupport dengan anggaran yang layak, dampaknya akan menjadi buruk ke depan. Setiap ada musibah kebakaran, mereka tidak akan bisa maksimal bekerja karena bagaimana pun semangatnya harus ditopang dengan anggaran yang cukup,” pungkasnya.

