TARAKAN, Maqnaia — Komisi I DPRD Kota Tarakan bersama mitra kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027 pada Rabu (18/11).

Dalam rapat tersebut, Habusan selaku anggota Komisi I DPRD Tarakan menyatakan bahwa pembahasan tidak terlalu mendalam pada plafon anggaran Dinas Perkim mitra Komisi I karena hanya bernilai Rp15 juta yakni pada bidang pertanahan yang menjadi urusan Komisi 1.

“Itu tadi enggak terlalu kita dalami karena dengan kondisi anggaran yang… plafon anggaran cuma Rp15 juta, itu untuk kegunaannya untuk istilahnya untuk makan minum saja, untuk kunjungan lapangan seperti itu saja anggarannya itu,” ujar anggota DPRD dalam rapat.

Sebaliknya, diskusi lebih banyak menyoroti berbagai persoalan di luar plafon anggaran tersebut. Beberapa isu utama yang diangkat meliputi penanganan lahan dan sungai di wilayah Karang Anyar Pantai, mekanisme pemasangan patok, hingga persoalan penggantian tanam tumbuh warga Mamburungan Timur di daerah Mamburungan.

Dewan menyoroti bahwa proses penggantian tanam tumbuh warga tersebut belum sepenuhnya rampung sejak awal pembebasan lahan yang dimulai pada era kepemimpinan Wali Kota Udin Hianggio sekitar tahun 2010 silam.

Berdasarkan pengakuan warga saat kegiatan reses, meski urusan lahan telah diselesaikan, kewajiban pembayaran ganti rugi tanam tumbuh oleh pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan belum tuntas.

“Tinggal menurut klaimnya orang warga tersebut itu bahwa itu sampai sekarang itu tanam tumbuhnya itu belum selesai untuk diganti. Nah, kalau lahannya itu sudah alhamdulillah sudah diselesaikan semua, tinggal tanam tumbuhnya yang belum diselesaikan sampai sekarang itu,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihak DPRD menyebutkan bahwa nilai nominal pasti ganti rugi tersebut belum diketahui secara rinci. Hal ini dikarenakan hasil penghitungan atau apraisal dari perhitungan tanam tumbuh tersebut belum muncul dan dilaporkan kepada pihak Dinas Perkim.

Sementara itu, terkait anggaran operasional Dinas Perkim untuk tahun depan, alokasi dana sebesar Rp15 juta yang melekat di Komisi I murni diperuntukkan bagi kegiatan penunjang dan operasional lapangan. Sementara porsi anggaran dengan nilai yang lebih besar dikelola melalui mitra Komisi III DPRD Tarakan. (dy)***

error: Content is protected !!