TANJUNG SELOR, Maqnaia – DPRD Kaltara mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar serius menindaklanjuti setiap indikator anomali yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peringatan tersebut menjadi sinyal dini agar potensi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan segera diperbaiki sebelum berujung pada persoalan hukum.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, istilah anomali yang disampaikan KPK harus dimaknai sebagai peringatan serius bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, setiap indikator yang menjadi perhatian lembaga antirasuah perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan. “Anomali itu harus menjadi perhatian. Jangan sampai peringatan yang sudah disampaikan justru diabaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap instansi pemerintah harus menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran. Terlebih, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur, langkah perbaikan harus segera dilakukan agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Djufrie juga mengingatkan, apabila pelanggaran tetap dilakukan setelah adanya peringatan dan pembinaan, persoalan tersebut dapat berlanjut ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau sudah diingatkan tetapi tetap melakukan pelanggaran, tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Kaltara mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kedisiplinan administrasi, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan setiap program pembangunan. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi harus menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.
Ia berharap peringatan KPK tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Jangan menunggu sampai ada penindakan. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, segera benahi dan jalankan pemerintahan sesuai aturan,” pungkasnya. (*)

