TANJUNG SELOR, Maqnaia – DPRD Kaltara menyambut positif kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang memberikan edukasi dan arahan terkait pencegahan korupsi. Melalui koordinasi tersebut, DPRD berharap pelaksanaan tugas pemerintahan dan program pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie menegaskan, arahan dan petunjuk dari lembaga antirasuah harus menjadi perhatian seluruh penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, kegiatan tersebut penting agar pemerintah daerah maupun legislatif memahami batasan kewenangan dalam menjalankan tugas masing-masing.

“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” tegasnya.

Ia mengatakan, setiap program pembangunan harus dilaksanakan secara tertib dengan mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan administrasi dan regulasi yang telah ditetapkan. “Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” ujarnya.

Achmad Djufrie juga mengingatkan pentingnya menjaga kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Menurutnya, seluruh kegiatan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disepakati sehingga tidak terjadi perubahan alur maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Ia berharap pembinaan dan koordinasi bersama KPK dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel. “Kami ingin seluruh program berjalan sesuai aturan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari potensi penyimpangan,” pungkasnya. (*)

error: Content is protected !!