TARAKAN, Maqnaia – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengembalikan kewenangan pengelolaan Jalan Gajah Mada kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan apabila dinilai tidak mampu melakukan perbaikan.

Dorongan ini muncul menyusul belum adanya realisasi penanganan atas kerusakan jalan yang dipicu genangan air tersebut. Padahal, Jalan Gajah Mada berstatus jalan provinsi yang menjadi salah satu akses utama sekaligus ikon wajah Kota Tarakan.

Yancong menjelaskan, Komisi III DPRD Kaltara beberapa pekan lalu telah turun meninjau kondisi lapangan bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM) Kaltara, Erni. Dalam kunjungan itu, pihak dinas menjanjikan penanganan segera dan DPRD pun telah memberikan dukungan penuh, namun hingga kini belum ada pengerjaan fisik di lokasi.

“Komisi III sudah kunjungi beberapa pekan lalu bersama dengan Kabid dari PU, Ibu Erni, Kabid Bina Marga. Disampaikan waktu itu dalam waktu dekat mereka akan melakukan kegiatan. Kami juga sudah menyampaikan men-support bahwa itu memang harus diperbaiki karena itu adalah wajah Kota Tarakan. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan,” ujar Yancong.

Menurut Yancong, aspirasi dan keluhan warga terkait kerusakan ruas jalan tersebut telah berulang kali dibawa ke forum rapat maupun rapat paripurna. Minimnya tindak lanjut dari instansi terkait membuat wakil rakyat di tingkat provinsi kerap berada dalam situasi serba salah.

Di sisi lain, menyikapi informasi adanya surat dari Pemkot Tarakan terkait pengembalian status jalan tersebut, Yancong menyebut telah mengonfirmasinya langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara. Namun, Sekda mengaku belum menerima maupun mengetahui keberadaan surat dimaksud.

“Ujung-ujungnya itu sekarang pemerintah kota menyampaikan surat pengembalian status jalan kembali menjadi kewenangan kota. Tapi kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Sekda, katanya surat itu juga belum Pak Sekda tahu,” tuturnya.

Bagi Yancong, penyelesaian masalah ini bergantung pada komitmen dalam menjalankan kewenangan. Ia menilai penyerahan kembali status jalan ke Pemkot Tarakan merupakan langkah paling logis ketimbang membiarkan kerusakan terus berlarut tanpa kepastian.

“Mestinya kan kalau memang suratnya itu memang ada provinsi tidak mampu untuk memberikan apa namanya jalan itu lebih baik, yang sekarang ya kembalikan saja daripada nggak mampu gitu,” pungkasnya. (dy) ***

error: Content is protected !!