TANJUNG SELOR, Maqnaia – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan agar memastikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur berjalan sesuai jadwal dan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pengerjaan harus diimbangi dengan kualitas pekerjaan agar anggaran daerah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, pelaksanaan proyek infrastruktur perlu mendapat perhatian serius, terutama menjelang penyelesaian pekerjaan. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan dalam kontrak, baik dari sisi waktu maupun standar kualitas.
“Kami meminta agar seluruh pekerjaan infrastruktur dilaksanakan sesuai kontrak, baik dari sisi waktu penyelesaian maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,” kata Djufrie, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, setiap proyek yang dibiayai melalui anggaran daerah harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, tanggung jawab tidak hanya berada pada kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi juga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang bertugas melakukan pengawasan.
Ia menilai, pengawasan secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan proses pengerjaan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pengawasan yang optimal, potensi keterlambatan maupun penyimpangan dari spesifikasi teknis dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal. “Pengawasan secara berkala selama proses pengerjaan berlangsung sangat penting,” ungkapnya.
Djufrie juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar target penyelesaian proyek. Aspek mutu dan ketahanan konstruksi harus menjadi perhatian utama sehingga infrastruktur yang dibangun tidak mudah mengalami kerusakan dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. “Infrastruktur yang dibangun harus dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” harapnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltara memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab legislatif dalam mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal agar setiap pembangunan berkualitas,” pungkasnya. (rsy/ez)
