TANJUNG SELOR, Maqnaia – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menyusun program pembangunan 2027 mendatang. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah diminta lebih cermat menentukan alokasi anggaran agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir mengatakan, penyusunan anggaran harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan manfaat setiap program. Pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh rencana kegiatan berjalan apabila kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi.
“Pemerintah harus mampu menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat,” kata Nasir, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar harus tetap menjadi perhatian utama. Pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dinilai memiliki peran penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kaltara.
Karena itu, keterbatasan anggaran semestinya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus disikapi dengan menentukan skala prioritas secara objektif sehingga anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal.
“Keterbatasan anggaran harus disikapi dengan menentukan skala prioritas. Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” tegasnya.
Selain menekankan pentingnya ketepatan alokasi anggaran, Nasir juga mengingatkan agar pelaksanaan program pemerintah mendapat pengawasan secara serius. Menurutnya, anggaran yang telah disetujui harus digunakan sesuai perencanaan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
“Saya meminta agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan,” ujarnya.
Nasir menegaskan, DPRD Kaltara akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan Pemprov Kaltara. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Dengan koordinasi yang baik, keterbatasan anggaran diharapkan tidak sampai menurunkan kualitas pelayanan publik maupun menghambat pembangunan di berbagai wilayah Kaltara. (rsy/ez)
