TANJUNG SELOR, Maqnaia – Keterbatasan akses terhadap bahan bacaan bermutu masih menjadi tantangan pemerataan literasi di Kalimantan Utara (Kaltara), terutama di wilayah perbatasan, pedalaman dan kepulauan. Untuk menjawab persoalan tersebut, DPRD Kaltara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi sebagai landasan memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah mengatakan, regulasi tersebut bukan sekadar memenuhi agenda pembentukan peraturan daerah. Lebih dari itu, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemerataan kesempatan memperoleh bahan bacaan berkualitas.
“Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan dalam mengakselerasi pemerataan literasi di Kalimantan Utara. Sebab, seluruh masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan bermutu,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Menurut Syamsuddin, kondisi geografis Kaltara yang mencakup wilayah perkotaan, perbatasan, pedalaman hingga kepulauan membutuhkan pendekatan khusus dalam pengembangan literasi. Wilayah seperti Krayan, Kabupaten Nunukan, misalnya, memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan akses pendidikan dan fasilitas membaca.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan maupun pedalaman memiliki keterbatasan akses terhadap buku dan fasilitas literasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya memperluas distribusi buku, Ranperda tersebut juga mendorong pengembangan buku teks bermuatan lokal. Materi bacaan diharapkan mampu memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah, budaya, bahasa daerah dan kearifan lokal Kaltara.
Syamsuddin menambahkan, regulasi ini turut menjadi landasan pembinaan bagi penulis, penerjemah serta pelaku industri perbukuan lokal. Dengan demikian, pengembangan literasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan minat baca, tetapi juga membuka ruang kreativitas dan produktivitas masyarakat daerah.
Dalam pembahasan Ranperda, seluruh fraksi DPRD Kaltara telah memberikan persetujuan dengan sejumlah catatan. Salah satu penekanannya adalah program literasi harus terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara terukur.
Ia menegaskan, implementasi regulasi nantinya tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Program harus benar-benar menjangkau sekolah, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa hingga lingkungan keluarga.
“Harapan kami, regulasi ini benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar pengembangan perbukuan dan budaya literasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya. (rsy/ez)
