TARAKAN, Maqnaia — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tarakan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan. Naskah pandangan umum tersebut dibacakan langsung oleh anggota Fraksi PKS, Adyansa, S.M., pada Minggu (27/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menyoroti sejumlah isu strategis dan catatan kritis terkait pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. Salah satu poin utama yang disorot adalah masalah kontinuitas pelayanan air bersih dari Perumda Tirta Alam (PDAM) Tarakan.
Adyansa mengungkapkan bahwa ketergantungan pasokan air bersih pada kondisi cuaca dan curah hujan masih sangat tinggi. Ketika musim kemarau, produksi air langsung terganggu dan memicu krisis air bersih di masyarakat.
“Fraksi PKS mendorong manajemen PDAM dan Pemkot Tarakan untuk melakukan terobosan nyata, seperti eksplorasi sumur dalam (deep well), penerapan teknologi pengolahan air payau atau laut, hingga penekanan tingkat kebocoran jaringan perpipaan. Negara dan BUMD harus hadir memberikan kepastian air bersih bagi warga, apa pun kondisi cuacanya,” tegas Adyansa.
Selain masalah air bersih, Fraksi PKS juga memberikan perhatian serius terhadap hak para tenaga birokrasi, khususnya ketepatan waktu pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pihaknya mengingatkan agar peningkatan alokasi belanja pegawai senilai Rp476 Miliar lebih berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tidak terjadi keterlambatan hak gaji PPPK.
Terkait postur anggaran, Perubahan APBD Kota Tarakan TA 2026 menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp918 Miliar lebih dan Belanja Daerah yang direncanakan meningkat menjadi Rp996 Miliar lebih. Sementara itu, Penerimaan Pembiayaan Daerah naik menjadi Rp78 Miliar lebih yang didominasi oleh penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis—termasuk imbauan pengendalian inflasi pangan serta pemerataan infrastruktur drainase penanggulangan banjir—Fraksi PKS menyatakan menerima Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Catatan dan koreksi ini kami sampaikan atas dasar tanggung jawab moral dan konstitusional demi kemajuan Kota Tarakan serta kesejahteraan seluruh masyarakat,” tutup Adyansa. (dy) ***
