Anggota Komisi 2 DPR RI, Dapil Kaltara, Fraksi PDIP. (Foto: Gesuri.id)
TARAKAN, Maqnaia — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) mengenai potensi gelombang demonstrasi besar-besaran yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus.
Menurut Deddy, potensi aksi massa tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog yang sehat dan mengevaluasi kebijakan publik, bukan sekadar direspons dengan retorika keamanan.
Deddy menilai potensi unjuk rasa sebenarnya dapat dihindari apabila pemerintah mau mendengarkan keluhan serta aspirasi masyarakat secara substantif. Ia menyoroti minimnya ruang dialektika antara pemerintah dan rakyat yang kerap memicu frustrasi publik.
“Demo besar-besaran itu bisa dihindari kalau pemerintah mau mendengar apa yang menjadi keluhan atau tuntutan masyarakat, serta melakukan koreksi kebijakan terhadap proyek atau program yang dianggap tidak tepat sasaran, inefisien, atau berpotensi korupsi,” ujar Deddy saat ditemui awak media di Tarakan, Kamis (06/08/2026).
Ia juga menyayangkan sikap responsif pihak tertentu yang kerap melabeli kritik masyarakat secara negatif. Menurutnya, framing negatif terhadap pengkritik justru akan memperkeruh suasana dan memicu kemarahan publik yang lebih luas.
“Kalau semua kritik masyarakat dianggap sebagai bentuk tidak suka, tidak terima kalah, nyinyir, atau bahkan dituduh sebagai antek asing, siapa yang tidak marah? Padahal, kalau kondisi ekonomi dan sosial baik-baik saja, mahasiswa dan masyarakat tidak akan memilih turun ke jalan,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam keterangannya, Deddy secara khusus mengkritisi implementasi sejumlah program strategis pemerintah yang dinilai membebankan keuangan daerah dan belum berjalan optimal di lapangan.
Salah satu yang ia soroti adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta tata kelola anggaran desa.
Ia menyebut adanya pemotongan atau pergeseran anggaran di tingkat daerah untuk menopang program pusat yang masih memiliki banyak catatan evaluasi, mulai dari persoalan efisiensi, potensi penyelewengan, hingga kasus operasional di lapangan.
“Pemerintah tidak bisa memaksakan program seperti MBG yang jelas-jelas masih memiliki masalah efisiensi hingga persoalan operasional di lapangan, apalagi sampai memotong anggaran daerah atau menyikat anggaran dana desa melalui program seperti Kopdes,” tambahnya.
Mengenai munculnya isu yang mengarah pada gerakan politik pelengseran kepemimpinan nasional, Deddy menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mendapatkan momentum selama Presiden dan jajaran kabinet mau menurunkan tensi dengan mendengarkan suara rakyat.
“Itu tidak akan terjadi kalau Presiden dan pemerintah mau mendengar suara rakyat. Pernyataan Menko Polkam soal potensi demo seharusnya disertai dengan langkah konkret komunikasi publik bahwa pemerintah siap mendengar dan melakukan perbaikan,” pungkas Deddy. (Dsy)
