TARAKAN, Maqnaia — Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara menegaskan bahwa pendekatan keamanan yang hanya mengandalkan penegakan hukum sudah tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas kerawanan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kultur organisasi Polri yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan riset kolaboratif bersama dunia akademik.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., yang diwakili oleh Wakapolda Kaltara saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Auditorium Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Borneo Tarakan (UBT), Selasa (23/6/2026) pagi.
FGD yang diinisiasi oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UBT ini mengangkat tema besar mengenai transformasi kultur Polri dalam membangun sistem deteksi dini terhadap kriminalitas, konflik sosial-ekonomi, dan dinamika ketenagakerjaan di kawasan perbatasan Kaltara.
Dalam sambutan tertulisnya, Kapolda Kaltara memaparkan bahwa karakteristik Kaltara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki dinamika yang sangat unik, mulai dari tingginya arus pekerja migran hingga pesatnya perkembangan kawasan industri. Kerawanan yang timbul dari aspek sosial-ekonomi dan digital seperti hoaks tidak lagi bisa diposisikan dengan penanganan setelah masalah terjadi.
“Polri sering diposisikan sebagai institusi yang hadir ketika masalah sudah terjadi. Padahal, tantangan ke depan justru bagaimana Polri mampu membaca segala gejala sebelum menjadi suatu gangguan keamanan,” tegas Kapolda Kaltara dalam amanatnya.
Guna mewujudkan hal tersebut, Polda Kaltara mendorong adanya riset kolaboratif yang memadukan kemampuan akademis kampus dalam membaca data dengan pengalaman empiris kepolisian di lapangan. Setidaknya ada tiga isu krusial di Kaltara yang disorot untuk segera dipetakan, yaitu dinamika ketenagakerjaan di kawasan industri, kerentanan sosial-ekonomi akibat inflasi dan pengangguran, serta kejahatan berbasis teknologi informasi.
Polda Kaltara berharap forum ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan mampu melahirkan peta kerawanan sosial serta model deteksi dini konkret. Pihaknya juga mendukung penuh pembentukan pusat kajian bersama antara UBT dan Polda Kaltara untuk memberikan rekomendasi berkala bagi jalannya kebijakan keamanan di perbatasan.
FGD ini dihadiri oleh jajaran utama Polda Kaltara, civitas akademika UBT, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan mahasiswa. (Dsy)
