TARAKAN, Maqnaia – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyoroti adanya penurunan anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnaker) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Murni tahun 2027.

Anggota Komisi I DPRD Tarakan, Muhammad Safri, mengungkapkan bahwa terdapat selisih penurunan anggaran sekitar Rp330 juta lebih jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan, anggaran murni Disnaker yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,5 miliar kini tersisa sekitar Rp5,2 miliar.
Safri meminta pihak Disnaker untuk menjelaskan secara rinci faktor penyebab penurunan tersebut, apakah berkaitan dengan belanja pegawai, pensiun, pengurangan personel, atau program-program yang belum terakomodir.

Di samping pembahasan anggaran, Safri menegaskan bahwa Komisi I memberikan atensi serius terhadap program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Terlebih lagi, DPRD saat ini tengah mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

“Kami berharap pelatihan yang disiapkan Disnaker dapat memfasilitasi masyarakat agar tidak lagi kekurangan skill saat memasuki dunia kerja,” ujar Safri saat memimpin rapat, Rabu (18/11/2026).

Selain pelatihan reguler seperti menjahit, meracik kopi (barista), dan pembuatan kue, Komisi I meminta adanya terobosan baru dalam jenis pelatihan yang disesuaikan dengan persaingan dunia usaha saat ini. Hal ini dinilai penting agar keterampilan tenaga kerja lokal tidak monoton dan mampu memenuhi kualifikasi industri.

Komisi I juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan investor yang masuk ke Tarakan. Dengan mengetahui jenis lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri, Disnaker diharapkan dapat menyiapkan program pelatihan yang tepat sasaran.

“Harapan kita, tenaga kerja lokal yang harus mengisi pos-pos peluang kerja tersebut, sehingga tidak ada lagi dominasi tenaga kerja dari luar yang mengisi,” pungkas Safri.

Selain isu pelatihan dan penyerapan tenaga kerja, dalam rapat tersebut Komisi I turut menyoroti program bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi tenaga kerja di Kota Tarakan. (dy) ***

error: Content is protected !!