TANJUNG SELOR, Maqnaia – Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah mendorong adanya regulasi afirmatif untuk mengakomodasi kebutuhan wilayah kepulauan dan perbatasan. Kebijakan tersebut dinilai penting agar pelayanan terhadap aspirasi masyarakat dapat berjalan lancar tanpa terkendala persoalan administrasi maupun hukum.
Syamsuddin mengatakan, salah satu kebijakan yang perlu didorong adalah standarisasi satuan harga (SSH) khusus wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurutnya, karakteristik geografis Kaltara membutuhkan pendekatan regulasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Selain itu, sinkronisasi regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan program dan pelayanan aspirasi masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas,” ungk Syamsuddin, Selasa (17/11).
Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Ia berharap, dorongan regulasi afirmatif tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga tidak ada kendala dalam memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.
“Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujarnya.
Karena itu, perlu ada regulasi afirmatif, termasuk standarisasi SSH khusus wilayah kepulauan dan perbatasan. Sinkronisasi regulasi juga penting agar pelayanan dan penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan lancar serta memiliki kepastian hukum.
“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya.(*)

