TANJUNG SELOR, Maqnaia – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong adanya kejelasan kewenangan dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani dan nelayan. Hal ini menyusul besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian dan perikanan yang diperkirakan mencapai 60 persen dari mata pencaharian warga.

Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nafis mengatakan, kebutuhan petani dan nelayan harus menjadi perhatian pemerintah. Terutama terkait penyaluran bantuan sarana produksi yang selama ini berpotensi terkendala persoalan batas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Jangan sampai keraguan mengenai pembagian kewenangan justru menghambat masyarakat dalam mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ungkap Nafis, Selasa (17/11).

Sebab, dukungan sarana produksi menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas dan produktivitas petani maupun nelayan.
“Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

Jangan sampai penyaluran bantuan untuk petani dan nelayan terkendala karena adanya keraguan mengenai batas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan dukungan sarana produksi untuk menunjang aktivitas mereka.

“Kami berharap, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antarpemerintah dapat diperkuat sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, petani dan nelayan tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administrasi maupun pembagian kewenangan,” pungkasnya. (*)

error: Content is protected !!