TARAKAN, Maqnaia – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
Persetujuan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan pada Senin (16/11/2026).
Penyusunan aturan baru ini sekaligus menjadi pembaruan regulasi yang komprehensif atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 dan Perda Nomor 12 Tahun 2019.
Pembaruan payung hukum diperlukan guna memberikan kepastian hukum terhadap penyertaan modal yang sudah direalisasikan maupun yang akan dikucurkan pemerintah daerah di masa mendatang.
Wali Kota Khairul menjelaskan bahwa penguatan modal ini ditujukan untuk memperluas jaringan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum di seluruh wilayah kota.
“Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, tetapi juga memberikan manfaat sosial melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan air minum serta kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan,” kata Khairul.
Meski menargetkan ekspansi skala usaha dan peningkatan kapasitas layanan, Pemkot Tarakan memastikan proses penyaluran modal tetap dilakukan secara terukur.
Kebijakan fiskal ini tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
“Demikian pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban pengelolaan modal daerah,” tegas Khairul. (dy) ***

