TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan tengah menggodok rancangan peraturan daerah (perda) inisiatif terkait perlindungan tenaga kerja lokal. Regulasi ini merupakan turunan dari undang-undang ketenagakerjaan baru demi memastikan hak-hak pekerja di Bumi Paguntaka terlindungi secara maksimal.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, menjelaskan bahwa poin utama dalam perda tersebut mencakup kewajiban bagi setiap perusahaan di Tarakan untuk menyerap minimal 60 persen tenaga kerja lokal.
“Yang pertama, tentang bagaimana tenaga kerja lokal kita di setiap perusahaan itu wajib 60 persen,” ujar Adyansa usai rapat Pansus Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Selasa (17/11/2026).
Selain kuota penyerapan tenaga kerja, DPRD Tarakan juga menyoroti maraknya praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Melalui perda ini, pihaknya menegaskan agar perusahaan segera mengembalikan ijazah karyawan yang tertahan dan melarang praktik serupa bagi karyawan baru.
Adyansa menegaskan, pihaknya meminta agar sanksi bagi pelanggar aturan penahanan ijazah ini dipertegas dan dinaikkan tarifnya guna memberikan efek jera kepada para pengusaha.
“Saya minta tadi dikasih tinggi supaya sanksinya. Supaya pengusaha juga paham, jangan dilarang betul sudah menahan ijazah, kecuali fotokopi tidak ada masalah,” tegasnya.
Tidak hanya itu, perda ini juga akan memastikan terpenuhinya hak-hak mendasar karyawan seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kepastian upah minimum, serta memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan di tingkat daerah.
Adyansa menambahkan, saat ini proses pembahasan masih berada pada tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak serikat pekerja, asosiasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta harmonisasi lanjutan bersama biro hukum provinsi.
DPRD Tarakan menargetkan seluruh rangkaian pembahasan dan fasilitasi perda inisiatif tenaga kerja lokal ini dapat rampung pada bulan ini juga, untuk kemudian disempurnakan pada Desember mendatang. (dy) ***

