TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan melalui Komisi I dan Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal tengah memperketat aturan terkait sanksi dan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah larangan bagi perusahaan untuk menahan ijazah karyawan.

Barokah selaku anggota Komisi I sekaligus Anggota Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal menegaskan, aturan ini dibuat agar perusahaan tidak semena-mena memperlakukan tenaga kerja lokal.

“Jangan sampai perusahaan itu dengan sewenang-wenangnya sendiri memperlakukan tenaga kerja yang sudah ada. Jadi kalau mereka istilahnya melanggar dengan aturan perda yang telah kita buat nanti, makanya kita dapat mengambil celah,” ujar Barokah.

Pihaknya juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan untuk membentuk penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar pengawasan di lapangan semakin optimal. Langkah ini dinilai penting mengingat sudah banyak laporan yang masuk terkait perusahaan yang menahan ijazah mantan karyawannya dengan alasan hilang, meskipun ada bukti penyerahan.

Politisi partai Nasdem itu mengatakan, dalam draf raperda tersebut DPRD juga menolak usulan sanksi denda awal yang dinilai terlalu ringan. Pihaknya mengusulkan nilai denda yang jauh lebih tinggi agar memberikan efek jera.

“Ancaman sanksi ke perusahaan itu jangan sampai Rp50 juta, saya tidak setuju, kalau perlu Rp250 juta sampai Rp500 juta. Nah, gitu. Istilahnya biar istilahnya jadi referensi buat perusahaan, jangan sampai sewenang-wenangnya sendiri memperlakukan tenaga kerja lokal tanpa adanya prosedur tersebut,” tegasnya.

Aturan ketat ini nantinya tidak hanya berlaku untuk sektor umum, tetapi juga mencakup sektor perbankan dan perusahaan multinasional yang selama ini kerap mempraktikkan penahanan ijazah asli.

DPRD memastikan bahwa yang dilarang untuk ditahan oleh perusahaan, baik lokal, nasional, maupun internasional, adalah ijazah asli, sementara salinan atau fotokopi yang dilegalisir masih diperbolehkan.

“Dengan adanya Perda ini mudah-mudahan nanti ada himbauan dari ketenagakerjaan yang ada di Kota Tarakan ini, dengan adanya terbitnya Perda akan dipertegas kembali… bahwa perusahaan baik itu perbankan dilarang untuk menahan ijazah,” pungkasnya. (dy) ***

error: Content is protected !!