TARAKAN, Maqnaia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan payung hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menekan peredaran narkoba di wilayah perbatasan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) P4GN DPRD Tarakan, Harjo Solaika, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat penyamaan persepsi dan pembahasan draft Raperda bersama sejumlah pihak terkait.

Pembahasan tersebut melibatkan Bagian Hukum Pemkot Tarakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Satpol PP, serta para camat se-Kota Tarakan.

“Rapat hari ini agendanya adalah rapat penyamaan persepsi dan sekaligus rapat pembahasan drafting Raperda P4GN sesuai dengan amanat rapat paripurna,” ujar Harjo, Senin (16/11).

Setelah rapat pembahasan di pagi hari, agenda dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau public hearing pada pukul 14.00 waktu setempat. RDPU ini turut melibatkan instansi penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polres, dan Kejaksaan guna menjaring masukan agar regulasi yang disusun lebih komprehensif.

Berdasarkan draft sementara, Raperda P4GN ini terdiri dari 13 bab dan 43 pasal. Ruang lingkup pengaturannya mencakup tugas dan wewenang pemerintah daerah, pencegahan, antisipasi dan deteksi dini, penanganan, rehabilitasi, kerja sama, tim terpadu P4GN daerah, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, hingga sanksi dan penghargaan.

Harjo memaparkan, urgensi pembentukan Perda ini dilatarbelakangi oleh status Kota Tarakan yang belum memiliki payung hukum khusus terkait pencegahan dan pemberantasan narkotika. Sebagai kota pulau, Tarakan dinilai sangat rentan terhadap penyelundupan narkoba dari luar pulau, termasuk dari negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina.

Selama ini, lanjut Harjo, upaya yang dilakukan di lapangan baru sebatas pencegahan karena instansi pemerintahan maupun masyarakat memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan penindakan.

Dengan disahkannya Perda P4GN ini nantinya, seluruh pihak diharapkan memiliki dasar hukum yang jelas untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan hingga penindakan demi masa depan Kota Tarakan. (dy) ***

error: Content is protected !!