TARAKAN, Maqnaia – PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk Kota Tarakan berada dalam kondisi aman dan mencukupi hingga penghujung Desember. Selain itu, Pertamina tengah menyiapkan reaktivasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBB) terapung guna mempermudah akses pelayanan bagi para nelayan di wilayah perairan.
Nabilla Inanbarika Hartyana selaku Sales Branch Manager Kaltimut V Fuel PT Pertamina Patra Niaga Tarakan menjelaskan bahwa reaktivasi SPBB yang sebelumnya sempat nonaktif pada tahun 2024 ini terus dimatangkan perencanaannya. Kendati demikian, operasional penuh fasilitas tersebut diperkirakan baru dapat direalisasikan pada tahun depan.
“Namun ini untuk operasionalnya masih belum bisa dalam waktu dekat, masih kurang lebih di tahun depan baru akan ada SPBB ini. Nantinya harapannya akan membantu konsumen dan nelayan ya, sehingga bisa dilayani langsung via laut, seperti itu,” ujar Inan usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Tarakan, Senin (16/11).
Terkait kecukupan kuota, Inan memaparkan bahwa evaluasi dan verifikasi ulang dilakukan bersama BPH Migas secara berkala setiap triwulan. Setelah sempat dilakukan penyesuaian prognosa pada triwulan keempat di bulan Oktober, kuota untuk Kota Tarakan dipastikan telah disesuaikan dan aman berdasarkan perhitungan Year to Date (YTD) hingga akhir tahun.
“Jadi insyaallah sampai bulan Desember itu sudah kami hitung berdasarkan kuota YTD itu nanti akan mencukupi sampai akhir Desember,” ungkapnya.
Menatap alokasi tahun berikutnya, Pertamina juga telah menerima usulan penambahan kuota dari Pemerintah Kota Tarakan yang diteruskan ke tingkat provinsi. Usulan tersebut memuat penambahan sekitar 2.000 hingga 3.000 ton dari alokasi sebelumnya untuk mengantisipasi dinamika kebutuhan sektor perikanan, pertanian, dan transportasi darat.
“Dari Pemda kemarin sudah mengusulkan penambahan di tahun 2027 ya,” sebut Inan saat menjelaskan proyeksi penambahan kuota.
Dalam aspek penyaluran kepada nelayan, Pertamina menegaskan bahwa seluruh proses tetap berpedoman pada surat rekomendasi resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.
Meski demikian, mekanisme pemilihan lokasi SPBU diberikan ruang yang fleksibel agar nelayan dapat melakukan pengisian di stasiun terdekat dengan domisili atau jalur operasional melaut mereka, selama kapasitas penyaluran di SPBU tersebut mencukupi.
“Jadi kalau SPBU itu memang biasanya ke dinas karena memang berdasarkan SK BPH Migas itu dari Pemkot juga harus mengkonfirmasi ke SPBU terkait kapabilitasnya, seperti itu,” jelas Inan.
Adapun besaran kuota yang diterima setiap nelayan bervariasi, mulai dari kisaran 300 hingga 1.200 liter per bulan. Jumlah tersebut ditentukan secara otomatis melalui sistem berdasarkan spesifikasi teknis mesin kapal, rute pelayaran, serta kategori usaha, baik sebagai nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan. (dy) ***

