TARAKAN, Maqnaia – Anggota DPRD Kota Tarakan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan Timur, Asrin Saleh, mendesak pemerintah daerah untuk segera membuka posko layanan jemput bola guna mempermudah nelayan pesisir mendapatkan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Desakan ini disampaikan menyusul keluhan ratusan nelayan di kawasan Tanjung Pasir, Tanjung Batu, dan Pantai Amal yang kesulitan memperoleh BBM.
Asrin menyoroti adanya ironi di lapangan terkait pemanfaatan SPBU yang berada di wilayah pesisir. Menurut laporan pengelola SPBU di Tanjung Batu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina dan instansi terkait, penyerapan BBM bersubsidi oleh nelayan lokal setempat baru mencapai kisaran 40 persen.
“Harapan kami ke depan, dengan adanya SPBU di wilayah pesisir seperti Tanjung Pasir dan Tanjung Batu, seharusnya lebih memudahkan masyarakat nelayan setempat untuk mendapatkan BBM. Paling tidak masyarakat di sana diprioritaskan, karena kondisi saat ini kesenjangannya masih sangat jauh,” kata Asrin usai mengikuti RDP di gedung DPRD Tarakan, Senin (16/11/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa pembangunan SPBU di kawasan Tanjung Pasir merupakan hasil perjuangan panjang aspirasi masyarakat pesisir yang disampaikan langsung saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tarakan pada tahun 2023 lalu.
Berdasarkan penelusuran DPRD, hambatan utama yang dialami ratusan nelayan lokal terletak pada rumitnya persyaratan administrasi untuk menerbitkan surat rekomendasi dari UPT Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
Nelayan diwajibkan memiliki kartu Kusuka, kepesertaan BPJS, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB), namun kerap terkendala syarat kepemilikan KTP berstatus nelayan.
“Untuk mendapatkan kartu Kusuka, syaratnya KTP harus berstatus nelayan terlebih dahulu. Alur ini yang sering tidak ketemu di lapangan. Makanya dalam rapat lanjutan besok, pemerintah atas desakan DPRD harus menjemput bola dengan membuat posko di wilayah pesisir untuk memfasilitasi pembuatan surat rekomendasi warga,” jelasnya.
Di sisi lain, Asrin juga menyoroti maraknya aktivitas pengisian BBM menggunakan jerigen dan kendaraan roda empat (pengecap) dari luar wilayah pesisir di SPBU Tanjung Batu. Dari hasil pemantauan langsung di lapangan, pihak-pihak tersebut ternyata mengantongi surat rekomendasi resmi yang mengatasnamakan nelayan.
“Kami masih menyelidiki ke mana hasil BBM tersebut didistribusikan. Memang berdasarkan keterangan UPT Perikanan, surat rekomendasi itu diterbitkan atas permintaan nelayan, namun secara prinsip mereka memegang surat resmi sehingga SPBU tetap melayani. Ini yang harus kita benahi bersama agar kuota BBM benar-benar dinikmati nelayan lokal untuk melaut,” tutup Asrin. (dy) ***

