TANJUNG SELOR, Maqnaia – Keterbatasan akses air bersih, kerusakan sejumlah ruas jalan, serta minimnya penerangan jalan umum (PJU) menjadi persoalan yang masih dirasakan masyarakat di Jalan Enggang, Tanjung Selor. Sejumlah kebutuhan tersebut disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, dalam agenda Reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027.

Dalam pertemuan bersama masyarakat itu, persoalan pelayanan dasar menjadi salah satu sorotan. Warga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur lingkungan yang dinilai berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari.

Achmad Djufrie mengatakan, reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Melalui pertemuan tersebut, wakil rakyat dapat mendengar berbagai keluhan sekaligus memahami kebutuhan yang perlu diperjuangkan dalam agenda pembangunan.

“Dalam agenda reses ini, kami bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar cerita, sekaligus menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sedikitnya ada tiga persoalan utama yang disampaikan warga Jalan Enggang. Pertama, belum tersedianya akses jaringan air bersih dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Benuanta. Kedua, kondisi jalan di kawasan tersebut yang mulai mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Ketiga, fasilitas penerangan jalan umum yang dinilai belum memadai.

“Ada tiga hal yang menjadi perhatian dan aspirasi warga, yakni kebutuhan air bersih yang belum terlayani jaringan Perumda Air Minum Danum Benuanta, kondisi jalan yang mulai rusak serta penerangan jalan umum yang masih perlu dibenahi,” katanya.

Menurut Achmad Djufrie, ketiga persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar, sementara jalan yang layak dan penerangan memadai turut menunjang keamanan serta kenyamanan masyarakat.

“Bagi masyarakat, ini bukan sekadar persoalan fasilitas. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari, kenyamanan, dan keselamatan bersama,” tegasnya.

Dia menegaskan, berbagai keluhan yang disampaikan dalam reses harus menjadi bahan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah. DPRD Kaltara, lanjutnya, akan berupaya mengawal aspirasi tersebut agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

“Setiap aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan pertemuan. Harus ada upaya untuk mengawal dan memperjuangkannya agar menghadirkan kehidupan yang lebih baik, memberikan kemudahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (rsy/ez)

error: Content is protected !!