TANJUNG SELOR, Maqnaia – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu perhatian DPRD dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak sekadar menyetujui alokasi belanja, legislatif ingin memastikan setiap anggaran yang direncanakan memiliki manfaat dan dampak nyata.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, pengawalan terhadap RAPBD 2027 dilakukan melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam proses tersebut, DPRD menjalankan fungsi anggaran sekaligus pengawasan terhadap perencanaan program pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap usulan kegiatan perlu dikaji secara cermat sebelum ditetapkan menjadi bagian dari kebijakan anggaran. Pertimbangan utama tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga urgensi program, skala prioritas, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Pembahasan RAPBD 2027 bersama TAPD merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan,” ujarnya.

Achmad menegaskan, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD. Sebab, besarnya alokasi anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak dibarengi dengan perencanaan yang tepat dan sasaran program yang jelas.

Karena itu, DPRD akan mencermati berbagai program yang diajukan pemerintah daerah, terutama untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kaltara.”Kami mencermati setiap program dan memastikan prioritas pembangunan agar anggaran daerah digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran,” katanya.

Dia juga menilai, penyelarasan antara rencana pembangunan dan kemampuan keuangan daerah menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBD. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal yang tersedia agar program yang dirancang dapat dilaksanakan secara realistis dan berkelanjutan.

Di sisi lain, aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui berbagai saluran, termasuk kegiatan reses anggota DPRD, diharapkan turut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja daerah.

Achmad berharap, RAPBD 2027 nantinya tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.”Anggaran dikawal, aspirasi diperjuangkan, kesejahteraan masyarakat diutamakan,” pungkasnya. (rsy/ez)

error: Content is protected !!