TARAKAN, Maqnaia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mempertegas komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja lokal di tengah pesatnya laju investasi daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (14/11/2026).
Nota penjelasan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sekaligus Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa.
Ia menegaskan bahwa inisiatif regulasi ini lahir untuk menjawab kesenjangan sosiologis di lapangan, di mana tingginya arus investasi daerah kerap belum berbanding lurus dengan terbukanya akses lapangan kerja bagi warga setempat.
Menurut Adyansa, perjuangan menghadirkan payung hukum ini berlandaskan pada amanat konstitusi, yakni Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Pembangunan ekonomi dan investasi di daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” tegas Adyansa di hadapan peserta sidang paripurna.
Selain mendorong penyerapan tenaga kerja daerah, Raperda ini dirancang untuk melindungi hak-hak fundamental pekerja secara menyeluruh. Di dalamnya mencakup jaminan sosial, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pemenuhan hak pekerja perempuan, hingga perlindungan bagi penyandang disabilitas.
Untuk memastikan pekerja daerah mampu bersaing, regulasi ini juga mengamanatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi.
Meski berpihak kuat pada perlindungan pekerja daerah, Adyansa meluruskan bahwa aturan ini tidak bersifat diskriminatif maupun menghambat iklim usaha. Regulasi ini justru hadir untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri dengan hak masyarakat lokal.
“Peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal ini bukan dimaksudkan untuk membatasi investasi maupun menutup kesempatan bagi tenaga kerja dari luar daerah. Sebaliknya, pengaturannya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan kesempatan masyarakat lokal dalam memperoleh pekerjaan secara adil dan terbuka,” jelasnya.
Melalui pengawalan Raperda ini, DPRD Kota Tarakan menargetkan terciptanya hubungan industrial yang harmonis, peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan seiring tumbuhnya investasi di Bumi Paguntaka. (dy) ***

