Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tarakan–Hartati.
TARAKAN, Maqnaia — Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengajukan usulan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar ke BPH Migas guna mengatasi kelangkaan yang terjadi saat ini.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tarakan, Hartati mengatakan kuota Biosolar Kota Tarakan tahun 2026 baru mencapai 13,1 ribu kiloliter, sementara kebutuhan yang dihitung pemerintah daerah mencapai 29,4 ribu kiloliter. Selisih lebih dari separuh kebutuhan tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Tarakan bersama Pemkot Tarakan, Pertamina Patra Niaga dan asosiasi logistik, Rabu (19/8/2026).
“Kami sudah mengajukan pengusulan tambahan sejak Mei lalu. Angka yang kami usulkan adalah selisih dari kebutuhan ideal sebesar 29 ribu kiloliter dengan kuota yang ada saat ini yaitu 13,1 ribu kiloliter,” ujar Hartati saat ditemui awak media.
Ia menjelaskan, kelangkaan ini berdampak langsung pada sejumlah sektor vital masyarakat. Sektor-sektor yang memanfaatkan alokasi Solar tersebut antara lain perikanan bagi para nelayan, pelaku usaha mikro, hingga armada transportasi pelayanan umum.
Meski demikian, Hartati menekankan bahwa penetapan kuota BBM bersubsidi sepenuhnya merupakan kewenangan BPH Migas. Pemerintah daerah hanya memiliki porsi untuk menyalurkan usulan kebutuhan serta memverifikasi calon konsumen penerima agar tepat sasaran.
Hingga kini, Pemkot Tarakan masih menunggu kepastian terkait permohonan tambahan kuota tersebut. Informasi terbaru menyebutkan bahwa BPH Migas telah melakukan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, namun Pemkot Tarakan belum menerima laporan resminya.
Mengingat persentase kekurangan kuota Solar saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 50 persen, Pemkot Tarakan berencana melakukan kalkulasi ulang terhadap seluruh kebutuhan sektor terdampak dan akan menyurati kembali pihak berwenang guna mendorong penambahan kuota. (dy/**)
