Margiyono – Pakar Ekonomi Universitas Borneo Tarakan.
TARAKAN, Maqnaia – Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo baru-baru ini menyedot perhatian publik dan mengejutkan banyak pihak. Menanggapi kabar tersebut, Ekonom Universitas Borneo Tarakan (UBT), Margiyono, menilai langkah dan respons kebijakan yang diambil Bank Sentral selama masa kepemimpinan Perry sebenarnya sudah sangat maksimal dan terukur atau prudent.
Menurut Margiyono, dinamika yang terjadi pada ekonomi nasional tak bisa serta-merta ditimpakan seluruhnya ke pundak otoritas moneter. Pasalnya, pasar dan perekonomian diasuh oleh dua ‘kemudi’ utama yang saling berkaitan: kebijakan moneter di tangan BI dan kebijakan fiskal di tangan pemerintah.
“Ibarat kisah Ramayana, fiskal itu seperti Rama dan moneter itu Sinta. Di tengah guncangan ekonomi global yang menekan stabilitas domestik, keduanya wajib bersatu, saling menguatkan, dan saling melindungi,” ujar Margiyono.
Menyinggung soal nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi dari kisaran Rp15.000, Rp16.000, hingga menyentuh Rp17.900 per Dolar AS, Margiyono menjelaskan bahwa fenomena ini melanda hampir seluruh mata uang global, seperti Baht Thailand, Ringgit Malaysia, hingga Peso Filipina.
BI sendiri tercatat telah bekerja keras menahan laju pelemahan tersebut. Pada Juni lalu, BI bahkan menaikkan suku bunga acuan hingga hampir 100 basis point (secara bertahap dari 4,75% menuju 5,75%). Langkah agresif ini diambil demi mencegah inflasi akibat lonjakan harga barang impor, seperti BBM, komponen mesin, besi baja, hingga bahan pangan.
“Pasar perlu memahami bahwa rupiah saat ini berada pada fase kestabilan yang baru (new equilibrium). Walau ada depresiasi, pergerakannya tergolong stabil di kisaran Rp17.000-an,” kata Margiyono.
Ia juga menepis kekhawatiran berlebih soal inflasi. Angka inflasi nasional yang berada di kisaran 3,2% hingga 3,3% dinilainya masih dalam rentang yang sangat sehat (2%–4%). Tingkat inflasi tersebut justru menjadi stimulus positif bagi para produsen dan petani untuk memicu produksi, yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja.
Pasca mundurnya Perry Warjiyo, Margiyono mengingatkan agar pihak-pihak di luar Bank Indonesia tidak memberikan manuver atau intervensi yang dapat memicu sentimen negatif di pasar. Sebab, kunci utama dari kepercayaan pasar (market trust) adalah independensi penuh Bank Sentral.
“Hal paling tabu dalam ekonomi adalah mengintervensi BI. Jika pasar membaca ada intervensi dari luar, itu dipandang sebagai ketidaksehatan ekonomi yang memicu dampak negatif,” tegasnya.
Untuk figur pengganti Gubernur BI ke depan, Margiyono berharap pemerintah dapat menunjuk sosok yang memiliki kapabilitas moneter mumpuni, berjiwa nasionalis, serta lincah berkomunikasi dengan pelaku pasar maupun otoritas lain seperti OJK dan Kemenkeu.
Selain isu moneter nasional, Margiyono turut menyoroti daya tahan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara). Meski suku bunga acuan terbilang tinggi, penyerapan kredit perbankan di Kaltara justru melonjak tajam mencapai Rp44 triliun per Mei 2026—meningkat pesat dibanding tahun 2024 yang hanya Rp21 triliun.
Kenaikan permintaan kredit ini menandakan kapasitas ekonomi Kaltara yang besar dan sehat, terutama didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan perkebunan sawit. Terjadi pula pergeseran pusat aktivitas ekonomi dari Tarakan menuju Bulungan seiring maraknya investasi di kawasan industri baru (KIHI/KIPI) serta belanja pemerintah.
Namun, Margiyono memberikan catatan kritis. Pembiayaan bank yang berbasis pada efisiensi berisiko menimbulkan marginalisasi bagi masyarakat lapisan bawah.
“Rata-rata pengeluaran warga Kaltara baru sekitar Rp10,4 juta per tahun, atau 35% di bawah Kaltim. Ini tandanya banyak yang bekerja, tapi tingkat upahnya masih rendah. Di sinilah peran pemerintah daerah lewat kebijakan fiskal untuk hadir menjadi jaring pengaman (safety net) agar mereka tidak tertinggal,” pungkasnya. (*)
