TARAKAN — Komisi I DPRD Kota Tarakan menyampaikan komitmen penuh untuk memperkuat sarana dan prasarana operasional Satpol PP dan PMK demi meningkatkan kualitas perlindungan bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kota Tarakan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (PMK) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tarakan, Selasa (15/9/2026).
Rapat ini berfokus pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2026.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Adyansa, menegaskan pentingnya respons cepat saat bencana melanda untuk menekan risiko kerugian materiil warga.
“Tindakan cepat harus jadi prioritas utama ketimbang sekat prosedur. Jangan sampai dampak yang sejatinya bisa diminimalkan justru membengkak hingga miliaran rupiah hanya karena keterlambatan penanganan,” tegas Adyansa.
Guna memangkas hambatan birokrasi di lapangan, Komisi I juga berencana memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi teknis terkait. Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk menyelaraskan koordinasi operasional agar setiap laporan darurat dari warga bisa langsung direspons secara real-time.
Menurut Adyansa, masyatakat hanya tahu pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran, tidak peduli apakah itu kebakaran rumah atau lahan. Sehingga pemadam selalu menjadi pihak pertama yang dicari masyarakat saat keadaan darurat. Karena itu diperlukan kesiapsiagaan armada dan personel secara optimal.
“Masyarakat umumnya tidak memikirkan batasan kewenangan instansi saat musibah terjadi—fokus utama mereka adalah menghubungi pemadam kebakaran. Oleh karena itu, armada dan personel harus selalu siap siaga,” lanjutnya.
Komisi I mengimbau internal PMK untuk konsisten melakukan evaluasi serta memperkuat sinergi antar instansi. Melalui komunikasi lintas sektor yang solid, personel PMK diharapkan dapat langsung bergerak mendatangi lokasi begitu laporan masuk sembari merapikan koordinasi teknis di lapangan. (dy/**)
