Wamen BP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapimwil 1 & Diklatsar Kokam Pemuda Muhammadiyah Kaltara.
TARAKAN, Maqnaia — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI/Kementerian P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, memberikan apresiasi tinggi terhadap program inovatif “Kapal Migran” yang diinisiasi oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Utara (Kaltara).
Inisiasi tersebut dinilai menjadi langkah konkret organisasi kepemudaan dalam membantu pemerintah menangani persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dzulfikar seusai menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) I sekaligus Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Pemuda Muhammadiyah Kaltara di Tarakan di Gedung BPK RI Kaltara, Kamis 30 Juli 2026.
Dzulfikar yang hadir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa agenda Rapimwil dan Diklatsar KOKAM merupakan kegiatan rutin organisasi pasca-Tanwir. Namun, pelaksanaan di Kaltara menjadi istimewa karena dirangkaikan dengan peluncuran gagasan strategis penanganan pekerja migran.
“Kalimantan Utara ini adalah hub utama dari perlintasan-perlintasan yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Yang melintas di sini bukan hanya dari kepulauan sekitar, tetapi juga saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” ujar Dzulfikar.
Ia menegaskan, program Kapal Migran dirancang tidak hanya sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi, tetapi juga sebagai solusi atas maraknya deportasi dan kebutuhan pemutihan dokumen PMI. Melalui program ini, para pekerja migran yang terimbas deportasi dapat diberikan pelatihan keterampilan sebelum kembali bekerja secara sah.
“Mereka yang dikirim ke sini untuk pemutihan dokumen bisa dilatih dengan baik. Ini sejalan dengan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pekerja migran fokus pada pelindungan, pelatihan keterampilan, dan legalitas dokumen,” tegasnya.
Menanggapi kerawanan perbatasan Kaltara sebagai jalur transit PMI non-prosedural, Kementerian P2MI terus menguatkan pengawasan di lapangan. Pihaknya menginstruksikan Kepala Balai di daerah untuk mengidentifikasi modus operandi sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus menjaga komunikasi intensif setiap hari dengan Konsulat Jenderal RI di Semenanjung Malaysia.
Meski dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana di perbatasan, Kementerian P2MI terus menggulirkan program berbasis komunitas seperti Desa Migran dan Migran Center dengan melibatkan perguruan tinggi serta organisasi kemasyarakatan.
“Pelibatan masyarakat menjadi kunci utama untuk menangkal aksi oknum atau sindikat yang memanfaatkan celah pengawasan aparat. Langkah Pemuda Muhammadiyah Kaltara ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah perbatasan lainnya,” pungkas Dzulfikar. (Dsy)
