TARAKAN, Maqnaia – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyepakati penetapan kuota penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 65 persen dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

Kesepakatan tersebut dicapai usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unsur serikat pekerja serta perwakilan pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Ketua Komisi I DPRD Tarakan sekaligus Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Adyansa, menjelaskan bahwa komposisi kuota 65 persen tersebut terbagi atas dua klasifikasi pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan maupun investor di Tarakan.

“Alhamdulillah, tadi kita sudah tetapkan terkait tenaga kerja lokal itu insyaallah 65 persen. Sebanyak 60 persen ini tentang tenaga kerja operasional, dan 5 persennya ini tenaga kerja keahlian,” ujar Adyansa usai memimpin rapat, Selasa (17/11/2026).

Menurut Adyansa, kehadiran regulasi ini menjadi angin segar bagi ratusan angkatan kerja baru di Tarakan yang setiap tahunnya mencapai kisaran 800 hingga seribuan orang. Selama ini, ketiadaan aturan hukum yang mengikat kerap membuat putra daerah kesulitan bersaing untuk masuk ke dunia kerja.

“Kita memperjuangkan tenaga lokal yang betul-betul jangan sampai anak-anak dan adik-adik kita yang ingin bekerja akhirnya tidak bisa bekerja karena tidak adanya regulasi yang mengikat oleh pemerintah kota,” tegasnya.

Selain mengatur persentase kuota, draf Raperda tersebut juga memuat ketentuan mengenai perlindungan hak-hak pekerja perempuan, penyandang disabilitas, serta kewajiban pemerintah daerah dalam menyiapkan pelatihan vokasi dan sertifikasi keahlian.

Langkah ini dirancang agar dinas terkait memiliki basis data tenaga terampil saat investor membutuhkan pekerja spesifik tanpa harus mencari dari luar daerah.

“Investor yang ingin berinvestasi di Tarakan pasti sudah akan melirik adik-adik kita yang berdomisili di Tarakan supaya tidak ke mana-mana lagi. Mereka cukup datang ke dinas meminta kebutuhan tenaganya, dan ini sudah dipersiapkan semua,” jelas Adyansa.

Setelah Raperda ini disahkan melalui rapat paripurna dalam waktu dekat, DPRD Tarakan memberikan tenggat waktu satu tahun masa transisi kepada pemerintah kota dan instansi teknis untuk menyosialisasikan sekaligus menegakkan aturan tersebut.

Adyansa memastikan pihaknya akan mengawal ketat implementasi Perda ini melalui fungsi pengawasan dewan.

“Pastinya saya sebagai anggota dewan selama menjabat akan terus mendorong terkait Perda ini harus dijalankan dan disampaikan ke perusahaan-perusahaan. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk menseriusi hal ini,” pungkasnya. (dy)***

error: Content is protected !!