Margiyono – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borneo Tarakan.
TARAKAN, Maqnaia — Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borneo Tarakan (UBT), Margiyono, memproyeksikan perlunya sinergi ketat antara otoritas fiskal dan moneter pascapelantikan pejabat baru di lingkup Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Langkah kolaboratif tersebut dinilai krusial untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan ruang fiskal daerah, serta ancaman deindustrialisasi nasional.
Margiyono menilai pengangkatan jajaran pimpinan baru, yakni Ibu Destry sebagai Gubernur BI dan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan mendapatkan respon positif dari pelaku pasar. Menurutnya, rekam jejak karier keduanya yang tumbuh dari internal instansi masing-masing menjadi modal kuat dalam memahami dinamika perekonomian.
“Kedua tokoh ini sangat memahami tugas pokok, fungsi, dan strategi untuk memberikan jawaban atas ekspektasi masyarakat dan pasar.
Namun, tantangannya adalah ketidakpastian global yang belum usai serta efisiensi anggaran domestik yang berdampak pada menyempitnya ruang fiskal daerah,” ujar Margiyono saat diwawancarai baru-baru ini.
Untuk mengompensasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah, Margiyono mendorong Bank Indonesia mengambil langkah pelonggaran moneter.
Ia mengusulkan agar BI Rate yang saat ini berada di level 5,75 persen dapat diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) mendatang.
“Penurunan suku bunga acuan akan menekan cost of capital sehingga bunga kredit perbankan ikut turun. Ini penting untuk menggairahkan pembiayaan sektor riil di tengah ketatnya efisiensi fiskal,” jelasnya.
Selain itu, Margiyono soroti tren penurunan porsi industri pengolahan terhadap PDB Indonesia dalam satu dekade terakhir dari sekitar 20,57 persen pada 2016 menjadi 19,05 persen. Untuk mengatasi gejala deindustrialisasi tersebut, ia menekankan pentingnya kebijakan struktural yang memprioritaskan pembiayaan pada sektor fundamental seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Menurut Margiyono, dukungan fiskal dan perbankan pada sektor-sektor hulu tersebut tidak hanya menjamin swasembada dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga menyediakan kelimpahan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri.
“Jika bahan baku melimpah dan industri berjalan, kita bisa menekan impor komoditas utama serta meningkatkan ekspor. Peningkatan devisa hasil ekspor secara berkelanjutan inilah yang pada akhirnya akan memperkuat nilai tukar Rupiah secara fundamental,” pungkasnya. (dy) ***
