TARAKAN, Maqnaia – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2026 pada Kamis (27/8/2026). Langkah ini dilakukan guna menyusun strategi penanganan berbagai tantangan di lapangan serta memastikan program pencegahan penyakit menular bagi siswa sekolah dasar berjalan tepat sasaran.
Dalam rapat evaluasi tersebut, terungkap sejumlah hambatan utama yang masih kerap dijumpai, seperti tingginya angka ketidakhadiran siswa saat pelaksanaan, penolakan dari pihak orang tua, hingga salah jadwal pelaksanaan oleh sekolah pada hari libur.
Selain itu, maraknya disinformasi atau berita bohong di media sosial—salah satunya isu hoaks bahwa imunisasi HPV dapat menyebabkan kemandulan—turut mempengaruhi partisipasi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang P2P Dinkes Tarakan, Rinny Faulina, SKM., M.Kes., menekankan pentingnya peran Puskesmas dalam memproduksi konten Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang adaptif di media sosial.
Menurutnya, edukasi digital berbasis video sangat efektif untuk menjawab keraguan para orang tua era modern yang sudah mahir memanfaatkan media sosial maupun teknologi kecerdasan buatan (AI).
Sebagai tindak lanjut dari Rakor ini, Dinkes Tarakan berencana memperkuat advokasi dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), paguyuban/komite orang tua murid, serta para pemangku kebijakan.
Salah satu poin strategis yang akan didorong adalah penerbitan regulasi yang mewajibkan kepemilikan Buku Kartu Menuju Sehat (KMS) sebagai salah satu syarat masuk sekolah.
Dinkes juga berharap Dinas Pendidikan dapat memfasilitasi ruang sosialisasi dan advokasi bersama komite sekolah, khususnya pada satuan pendidikan yang masih mencatatkan angka penolakan imunisasi cukup tinggi. (dy) ***
