TARAKAN, Maqnaia – Puluhan mantan tokoh pemuda dan aktivis yang tergabung dalam alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dari lima kabupaten/kota se-Kalimantan Utara menggelar pertemuan silaturahmi di Hotel Galaxy Tarakan, Sabtu (4/04/2026) malam. Pertemuan bertajuk “Refleksi Merawat Histori Menjaga Solidaritas Pejuang Kaltara” ini menjadi ajang temu kangen sekaligus konsolidasi para pelaku sejarah pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Ketua Panitia Penyelenggara, Abdul Hadi, mengungkapkan bahwa pertemuan ini didasari oleh semangat kebersamaan saat berjuang melahirkan Provinsi Kaltara beberapa tahun silam. Dalam kesempatan tersebut, para alumni yang hadir menyepakati pembentukan wadah resmi bernama Korps Alumni KNPI.
“Intinya bahwa kita di sini ada kesepakatan untuk meneruskan pertemuan ini menjadi sebuah lembaga, yaitu Korps Alumni KNPI,” ujar Abdul Hadi saat memberikan keterangan kepada media.
Hadi menjelaskan bahwa para peserta yang hadir berasal dari lintas generasi, mulai dari aktivis era 80-an, 90-an, hingga angkatan 2018. Mereka merupakan representasi dari lima wilayah syarat terbentuknya Kaltara, yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung (KTT), dan Tarakan.
“Ini murni karena kita temu kangen dan ingin berdiskusi bagaimana kita berbuat untuk Kaltara ke depan. Ada peran dan pemikiran kita yang tidak hanya sebatas perjuangan masa lalu, tapi apa yang bisa kami berikan, baik itu rekomendasi kepada masyarakat maupun pemerintah,” tegasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Bupati Malinau, Wempi, yang juga merupakan mantan Ketua KNPI Malinau sekaligus pelaku sejarah dalam empat fase perjuangan Kaltara. Selain itu, tampak hadir para mantan Ketua, Sekretaris, dan pengurus KNPI se-Kaltara pada masanya.
Menanggapi isu yang berkembang, Abdul Hadi menegaskan bahwa pertemuan ini sama sekali tidak berkaitan dengan agenda politik praktis atau Pilkada. Ia menjamin bahwa fokus utama Korps Alumni KNPI adalah memberikan kontribusi pemikiran secara moril maupun materiil demi kemajuan Bumi Benuanta.
“Kami tidak pernah membahas masalah Pilkada. Jika ada aspirasi yang berkembang dalam diskusi, itu hak masing-masing, tetapi secara kelembagaan ini murni gerakan intelektual dan emosional para pejuang Kaltara,” pungkasnya. (*)
